Anies Baswedan calon presiden Indonesia mengatakan bahwa ribuan tahun sejarah telah dicatat, bangsa telah bangkit dan negara telah hilang. Hal itu disampaikan mantan Gubernur Jakarta dalam pidato di HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera yang diadakan di Istora Senayan pada Sabtu, 20 Mei 2023.
Studi ini mengumpulkan berbagai peristiwa, mengambil pelajaran darinya. Apa yang perlu diperhatikan supaya kita tetap terus maju,” ujarnya seperti. Dijelaskannya, dalam buku itu, di antara tanda negara gagal, mengapa negara mundur, ada dua unsur utama.
Yaitu institusi politik dan institusi ekonomi.“Ketika institusi politik dan institusi ekonomi bersifat ekstraktif, memeras maka negara perlahan akan terpuruk,” jelasnya. Namun jika institusi ekonomi dan institusi politik bersifat inklusif, memberikan peluang untuk semua, negara perlahan akan bangkit menjadi lebih kuat dan berkembang.
“Apakah institusi politik dan ekonomi hanya mengecualikan atau yang sifatnya inklusif memberikan peluang untuk semua,” katanya.
“Mari kita lihat apa bedanya dengan negara dan lembaga politik yang bersifat ekstraktif, yang bersifat inklusif atau melayani semua negara dengan badan politik yang bersifat memeras lebih mengkonsolidasikan kekuasaan otoritas pada satu pemimpin, dalam sebuah kelompok.
Dalam satu kelompok kekuasaan ialah tidak tersebar ke semua negara, dengan institusi politik yang memeras, mengucilkan, memberikan kesempatan partisipasi terbatas partisipasi yang terkendali, bahkan mereka yang berbeda pandangan politik seringkali terpinggirkan dari negara,” kata Anies.
Dengan institusi politik yang memeras untuk mengenyahkan ini, katanya, sering mengabaikan etika, sering mengabaikan aturan hukum. “Suatu aturan juga bisa dibengkokkan, kemudian diterapkan sesudah dipilih seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang ada di sekitar kekuasaan.
Semoga tidak ada tanda-tanda seperti ini di negara kita. Jangan sampai ada, karena itu bukan pertanda sukses,” jelasnya. “Untuk pedagang ya pedagang saja. Jangan jadi pedagang dan pejabat sekaligus membuat aturan.
Apalagi membuat aturan terkait perdagangan yang dibuatnya. Dan juga tidak semua rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk. Pastikan juga bahwa meritorisasi berjalan di dalam pemerintahan, bukan memberikan keistimewaan kepada keluarga negara,” katanya.
“lembaga politik ini harus menjunjung tinggi asas cinta, maka yang dilakukan memperkuat badan hukum supaya lebih bebas dari intervensi politik, transparan dalam mengambil keputusan,” katanya.
